JAKARTA: Menteri Transmigrasi Muhammad Iftitah Sulaiman Suryanagara mengusulkan investasi di Pulau Rempang, Batam, Kepulauan Riau ditunda sementara hingga konflik mereda.
Iftitah mengatakan langkah ini bukan berarti tidak boleh ada investasi di Rempang. Penundaan bertujuan memberi ruang dan waktu kepada masyarakat lokal untuk memahami maksud pemerintah.
“Kami sudah sampaikan kepada Pemerintah Batam bahwa alangkah baiknya investasi yang ada di Rempang itu ditunda sementara waktu sampai dengan tensinya itu menurun,” kata Iftitah saat ditemui di Denpasar, Kabupaten Badung, Bali, Selasa (29/7).
Dia menjelaskan pemerintah bisa mengembangkan investasi di Pulau Galang terlebih dulu. Dia yakin investasi di daerah itu bisa lebih cepat dijalankan ketimbang Rempang.
Pada saat bersamaan, pemerintah harus memberi hak warga Rempang atas kepemilikan tanah ulayat. Hal itu perlu dilakukan karena warga Rempang sudah tinggal turun-temurun di sana.
“Tetapi tidak bisa dijual, dialihkan, karena itu sifatnya turun-menurun, sifatnya warisan,” ujarnya.
Jika ada warga Rempang yang hendak punya hak kepemilikan atas tanah, pemerintah menyediakan solusi lewat transmigrasi. Iftitah menyebut ada pemusatan transmigrasi di Tanjung Banon berluas 100 hektare.
“Pada prinsipnya Kementrans ingin hadir membantu masyarakat sebagai perpanjang tangan pemerintah pusat,” ucapnya.
BP Batam sendiri masih terus melakukan relokasi terhadap warga yang bersedia pindah ke lokasi baru di Tanjung Banon. Sudah lebih dari 90 KK yang pindah dan memulai kehidupan baru di lokasi tersebut.
Sebelumnya, konflik lahan di Pulau Rempang terjadi sejak September 2023. Saat itu, pemerintah menerjunkan TNI dan Polri untuk merelokasi warga di 16 kampung tua di Rempang.
Konflik pecah dan menjadi perhatian nasional setelah video viral relokasi. Video itu menampilkan kekerasan aparat menembakkan gas air mata hingga anak-anak sesak napas.
Hal itu dilakukan seiring rencana pemerintah membangun Rempang Eco City, wilayah investasi baru yang masuk daftar proyek strategis nasional (PSN).
Proyek ini dibangun atas kerja sama Pemerintah Kota Batam dengan PT Makmur Elok Graha (MEG) dengan investasi Rp43 triliun. Proyek ini juga menggandeng calon investor Xinyi International Investment Limited yang disebut berkomitmen menanam Rp381 triliun hingga 2080. (adm/cnnindonesia)