JAKARTA: Menteri Transmigrasi Muhammad Iftitah Sulaiman Suryanagara mengatakan, pembangunan proyek industri di Pulau Rempang, dihentikan sementara. Hal itu disampaikannya kepada wartawan usai menghadiri rapat koordinasi dengan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) di Jakarta, Kamis, 17 Juli 2025.
Sulaiman mengatakan, penghentian proyek itu dilakukan sampai seluruh warga Rempang menerima dilakukan relokasi. “Kami garis bawahi, ini update terakhir ya, nanti tolong dikoreksi dari BP Batam. Proyek industri di Rempang kemungkinan pending, sampai dengan masyarakat menerima,” kata Sulaiman saat konferensi pers di Kantor Komnas HAM, Kamis.
Sulaiman mengatakan, pihaknya pun tidak akan melakukan pemaksaan terhadap warga setempat untuk menerima relokasi. Ia menginginkan relokasi warga berjalan betul-betul atas kesadaran masyarakat itu sendiri.
Ia mengatakan, sudah bersurat kepada Kementerian Koordinator Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan dengan tembusan kepada Kementerian Koordinator Perekonomian, bahwa bagi mereka yang tidak mau pindah itu agar diberikan kesempatan untuk melakukan penilaian masyarakat hukum adat.
“Agar sesuai dengan Permendagri-nya, mendapatkan hak tanah ulayat atau tanah komunal. Sehingga bisa mendapatkan semacam win-win solution,” katanya.
Sulaiman memastikan, tidak akan ada lagi upaya-upaya kekerasan untuk memaksakan Proyek Strategis Nasional (PSN) tersebut. “Dari sisi operasional strategisnya, sekali lagi tidak boleh adanya pengusuran. Kami sudah ada kesepakatan itu dengan Kepala BP Batam dan Wakil Kepala BP Batam. Dalam hal ini Wali Kota dan Wakil Wali Kota,” kata Sulaiman.
Pernyataan Sulaiman ini bertolak belakang dengan pernyataan Wakil Menteri Investasi dan Hilirisasi Toduta Pasaribu. Ia mengatakan, pemerintah akan tetap memaksakan pembangunan PSN di Rempang, salah satunya dengan percepatan perizinan lahan.
“Jadi kerangkanya semua kami dorong, termasuk percepatan perizinan lahan, ya lahan yang kami serap nantinya Rempang dan Galang bisa terealisasi,” kata Todotua di sela-sela acara peresmian perusahaan solder milik adik Presiden Prabowo Subianto, Hashim S. Djojohadikusumo di Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau, Kamis 10 Juli 2025.
Terkait dengan polemik masih banyaknya warga yang menolak di relokasi, Todotua mengatakan, di Pulau Rempang sudah ada pembebasan lahan. Selain itu program transmigrasi Kementerian Transmigrasi juga sudah masuk ke Pulau Rempang.
Kementerian Transmigrasi akan membuat permukiman di Pulau Rempang. “Kementerian Imigrasi juga sudah turun untuk membuat permukiman di sana, kami padukan, kami bangun industrinya, supaya perputaran roda ekonomi bisa bergerak,” katanya. (adm/tempo.co)